rss_feed

Desa Soro

Jl. Jendral Sudirman Soro-Lambu
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 84182

mail_outline desasorolambu@gmail.com

  • ABD. HADI

    Kepala Desa

    Hadir di Kantor Desa
  • KHAIRUL ANAS, S.SOS

    Sekretaris Desa

    Hadir di Kantor Desa
  • JUFRI

    KASI PEMERINTAHAN

    Hadir di Kantor Desa
  • BURHAN

    KASI PEMBANGUNAN

    Hadir di Kantor Desa
  • JAMALUDIN

    KAUR PERENCANAAN DAN PELAPORAN

    Hadir di Kantor Desa
  • HARYANTO

    KAUR KEUANGAN

    Hadir di Kantor Desa
  • BAHTIAR

    KABID PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

    Hadir di Kantor Desa
  • HARYANTI

    KABID URUSAN UMUM DAN ASET

    Hadir di Kantor Desa
  • MAHMUD

    KEPALA DUSUN MOTI

    Belum Rekam Kehadiran
  • JAIBIN

    KADUS PANTA PAJU

    Belum Rekam Kehadiran
  • IKHSAN

    KADUS OI WONTU

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUHAMAD TAYEB

    KADUS OI NCINGGI

    Belum Rekam Kehadiran
  • SULAIMAN

    OPERATOR SID

    Hadir di Kantor Desa

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Soro Kecamatan Lambu | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at | Syarat Pelayanan Surat Wajib Membawa Foto Copy Kartu Keluarga Dan KTP Asli Bagi Yang Sudah Rekam E-KTP -- selengkapnya...
fingerprint
SOSIALISASI PIAK | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BIMA DI KECAMATAN LAMBU

27 Nov 2021 08:38:04 129 Kali

Soro-Lambu. Dalam rangka Diseminasi Informasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima lakukan Sosialisasi Inovasi Pelayanan di Kecamatan Lambu. Undangan ditujukan kepada Kepala  Desa Soro dan staf, Kaur  Pemerintahan Desa se Kecamatan Lambu dan Operator SID se Kecamatan Lambu. Hadir juga Kepala Desa Melayu, BPD Desa Soro serta masyarakat. Sosialisasi bertempat di Kantor Desa Soro Kecamatan Lambu. Sabtu, 27 November 2021

 

PIAK “Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan” adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk, dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Kepala Bidang PIAK Anwar, ST.,MT memaparkan seperti apa prosedur pelayanan adminduk di Kabupaten Bima.

 

Kemudian Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Muhammad Akhyar, SP., M.Si menjelaskan Dasar Hukum Pelayanan Adminduk. Mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi dalam pencapaian standar pelayanan untuk mengatasi permasalahan kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial dan orang terlantar, disablitas yang tidak mampu ke Disdukcapil. Pelayanan Adminduk bagi masyarakat marginal atau difabel seperti penyandang disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh, Disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi panca indra (wicara, rungu dan netra) dan penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak dan orang jompo akan dilayani langsung dengan Layanan Papa Untuk Mama. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang penyelenggaraan Adminduk.

Kenapa Disdukcapil hari ini meminta buku nikah sebagai syarat penerbitan Adminduk seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, itu karena data pernikahan sekarang dicatat dalam Adminduk. Kemudian penduduk Pindah Datang yang umurnya kurang dari 17 tahun tidak bisa menjadi kepala keluarga. Jelasnya

 

Kemudian disebutkan juga syarat pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak) yaitu:

  1. Foto copy Kartu Keluarga;
  2. Foto copy Akta Kelahiran
  3. Pas Foto warna ukuran 2 x 3 cm bagi usia 5 tahun hingga 17 tahun kurang 1 hari.

Inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bima lewat KIA ini ketika masuk ke Toko atau sejenisnya Bolly Dept. Store Bima akan mendapatkan diskon serta toko lain yang sudah bekerjasama.

 

Jika Pemerintah Desa ingin menertibkan Adminduk karena kesalahan data, silahkan ajukan berkas dan pendataan Adminduk bisa menggunakan Pemerintah Desa dan itu sudah ad Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang LABKD. Hal ini didukung DPMDES, BAPEDA dan Bupati Bima.

Disdukcapil jangan dibilang pungli, Silahkan datang langsung ke loket dan penerbitan Adminduk semuanya gratis, jangan lewat yang lain. Harapnya

 

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Neng Puspa Negrat, SE menyebutkan jenis Pelayanan Adminduk, Seperti Pelayanan KTP-EL, Kartu Keluarga, Akta Lahir, Akta Kematian, Perkawinan, Layanan SKTT, KIA, SKDLN, SKPLN, Pembatalan Perkawinan, Perubahan Biodata, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Pembatalan Perceraian, Pencatatan Pengangkatan Anak dan Kutipan Akta Perceraian.

 

Kerjasama Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Dukcapil Kabupaten Bima, Pada saat pengurusan blanko nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan akan mengirim datanya ke Disdukcapil kemudian dibuatkan Kartu Keluarga dan KTP dengan maksud, agar pada saat akad nikah Adminduk itu akan diberikan bersama dengan Buku Nikah.

 

Pemerintah Kecamatan Lambu juga sudah berkerjasama dengan Dukcapil Kabupaten Bima. Jadi jika ingin mengecek kevalidan data Adminduk bisa ke Kantor Camat Lambu dan tidak perlu ke Disidukcapil. Sedangkan kesalahan data silahkan langsung ke Disdukcapil dengan membawa berkas pendukung seperti izajah jika terjadi perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir serta keslahan lain yang dianggap penting. Jelasnya

 

Kemudian dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab. Sekdes Soro Khairul Anas, S.Sos sangat mengapresiasi atas inovasi-inovasi telah dilakukan oleh Dinas Dukcapil. Selanjutnya. Ditanyakan cara menyelesaikan masalah penerbitan adminduk yang membutuhkan lampiran Buku Nikah. Dalam penyampaiannya. Bahwa ada warga yang mengajukan penerbitan Akta Kelahiran tapi tidak diterbitkan lantaran tidak memiliki lampiran buku nikah. Karena orang tua dari warga tersebut berada di Timor Leste (Luar Negeri), sehingga sulit mendapatkan buku nikah orang tuanya.

Kemudian Disdukcapil menanggapi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bisa menggunakan SPTJM (Surat Pertangung Jawaban Mutlak Perkawinan/Perceraian Tidak Tercatat). Selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab lain seperti alamat dalam Kartu Keluarga yang tercetak berbeda dengan pengecekan online. Sesi tanya jawab berlangsung dan berakhir dengan solusi-solusi terbaik dari Disdukcapil Kabuapten Bima.

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

assessment Statistik Desa

folder Arsip Artikel


event Agenda


  • Belum ada agenda

share Sinergi Program

insert_photo Album Galeri

account_circle Aparatur Desa

message Komentar Terkini

  • person Penduduk Biasa

    date_range 14 September 2016 06:09:16

    Desa Soro Mantap... [...]

contacts Info Media Sosial

map Wilayah Desa

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Soro-Lambu
Desa : Soro
Kecamatan : Lambu
Kabupaten : Bima
Kodepos : 84182
Telepon :
Email : desasorolambu@gmail.com

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:36
Kemarin:122
Total Pengunjung:46.941
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:36.89.241.162
Browser:Tidak ditemukan
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2,969,777,527 | Rp. 2,151,890,288
138.01 %
BELANJA
Rp. 5,503,657,255 | Rp. 2,158,440,288
254.98 %
PEMBIAYAAN
Rp. 13,100,000 | Rp. 19,650,000
66.67 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 51,750,000 | Rp. 32,500,000
159.23 %
Dana Desa
Rp. 2,087,449,200 | Rp. 1,581,141,000
132.02 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 28,815,322
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 830,578,327 | Rp. 509,433,966
163.04 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 2,601,364,855 | Rp. 735,331,288
353.77 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 988,188,000 | Rp. 268,487,000
368.06 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 939,865,500 | Rp. 296,033,000
317.49 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 23,838,900 | Rp. 224,989,000
10.6 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 950,400,000 | Rp. 633,600,000
150 %